Bupati Ingatkan Seluruh Perusahaan Bayar Pajak Dimuratara
MURATARA,(Radarsilampari) -Bupati Muratara, H Devi Suhartoni melakukan rapat koordinasi bersama perusahaan perkebunan yang teegabung di Corporate Social Responsibility (CSR) diwilaya Muratara.
Kegiatan dilaksanakan Selasa (25/05/2021) dalam ruangan rapat lantai II kantor BPKAD, yang di dampingi Wakil Bupati Muratara H.Inayatullah, Asisten I Susyito Tunut, Asisten II Auharto Patih, dan beberapa perwakilan Dinas Pemkab Muratara.
Dalam arahanyaBupati Muratara, H Devi Suhartoni menyampaikan perusahan harus komitmen apa bila sudah tergabung di CSR kepada pemkab Muratara.
“Berdasarkan surat edaran Babpenda Muratara diantaranya perusahaan harus berubah izin perusahaan diwilayah Muratara, selain berizin di Muratara mobil perusahaanya harus berplat Muratara, kantornya harus di Muratara serta pegawai harus orang Muratara, terutama jabatan penting usahakan dijabat oleh anak-anak Muratara, bukan orang luar dari Muratara yang banyak memegang jabatan penting,”
“Silahkan buat master plennya, kapan jabatan diperusahaan bisa diduduki anak lokal, harus ada program diplomennya,” ungkap Bupati Muratara H.Devi Suhartoni.
Kemudian, berapa banyak kebutuhan tenaga kerja diperlukan, berapa banyak pengurangan karyawan, berapa banyak benambahanya, kerena selama ini banyak warga mengeluh karena diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan.
“Berdasarkan laporan banyak Perusahaan yang memperkerjakan karyawan tidak menentu, I mingu masuk, besoknya 1 Minggu tidak masuk kerja, artinya ini tidak tepat dalam memperkerjakan karyawan,” ungkap dia.
Lanjut dia mengatakan,Pemkab Muratara gencar menertipkan pajak, siapapun harus bayar pajak dengan benar termasuk perusahaan yang hadir hari ini Kabupaten Muratara masalah PAD renda dan setelah kita teliti tidak tertipnya izin perusahaan di Muratara silahkan kalian cari keuntungan di Muratara, namun ke dua belah pihak harus diuntungka sesuai aturan.
“Dulu waktu Wabup saya selalu ingatkan. Bahwa perusahaan jangan digangu, Kalau ada masalah duduk bersama cari solusi. Bagi perusahaan program CSR komite harus komit dijalan, pengangguran harus renda dan PAD meningkat” ingat dia.
Kemudian saya ingin melihat, perusahaan yang berdomisili dimuratara melibatkan putra daerah, seperti sopir dan kerja dibidang lainnya.
“bagi pekerja lokal ikuti aturan perusahaan. Namun untuk saat ini banyak orang luar daerah yang bekerja serta banyak orang luar daerah jadi pejabat penting diperusahaan . kedepan saya minta harus ada orang Muratara menjadi pejabatan penting di perusahaan,” tutup dia. (Hamkam/Adv Diskominfo)
