Rapor Merah Untuk Pemkab Muratara Dalam Memberikan Hak Masyarakat
Muratara, (Radar Silampari) -Terkait kejadian mengharukan dan penuh perjuangan dari seorang ibu yang akan melahirkan anaknya di kabupaten Musi Rawas Utara beberapa hari ini ketua umum HMI Cabang Lubuklinggau angkat bicara. Ini merupakan tamparan keras dan telak untuk seluruh instrumen pemilik otoritas di kabupaten Musi Rawas Utara terkhusus pemkab Musi Rawas Utara.
“Kejadian memilukan ini telah tersebar dan bahkan sampai ditayangkan di salah satu stasiun tv nasional di bangsa ini,” jelas Ganda Ketua HMI Cabang Lubuklinggau
Pemerintah terkhusus pemkab Muratara yaitu Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pimpinan tertinggi untuk lembaga eksukutif seharusnya malu dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Karena secara terang-terangan telah mempertontonkan, bahwa tidak mampu untuk memberikan hak yg wajib didapatkan kepada masyarakatnya.
“Konstitusi kita secara tegas telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keseteraan yang sama demi mencapai persamaan keadilan,” tegas Pemuda berdarah Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara
Lembaga eksekutif yang tugas dan fungsinya untuk menjalankan amanah atas perintah Undang-Undang seharusnya mendahulukan kemaslahatan masyarakatnya.
“Dalam hal ini rapor merah cukup layak untuk pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara, karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya untuk memberikan hak terhadap masyarakatnya,” tukasnya dengan nada lantang
Sampai saat ini kita terus menunggu dan mencari tau, apa pertanggungjawaban serta tanggapan dari pemerintah atas kejadian memilukan ini. Apalagi sang bayi yang akan dilahirkan oleh ibu tersebut tidak bisa diselamatkan, kita menunggu apa yg akan dilakukan oleh pemerintah dari kejadian ini.
“Jangan sampai pemerintah hari ini memberikan legecy dan history yang buruk kepada masyarakat,” ujarnya
Tentu jika kejadian ini tidak diberikan atensi secara serius dan dianggap remeh oleh pemkab Murata, akan sangat potensial sekali kejadian seperti ini akan terus terjadi, dan jangan salahkan jika akan ada gelombang kekecewaan dan penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat terhkusus mahasiswa dan pemuda.
Terakhir kami selalu menginginkan bahwa segala bentuk kebijakan serta keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat terlebih dahulu.
“Karena bagi kami, kemajuan daerah dan peradaban yang paling utama adalah bagaimana masyarakat mampu mendapatkan hak nya dan diberikan kesetaraan keadilan,” pungkasnya. (Rls/Ngga)
