Gaji Belum Cair, BPD dan Perangkat Desa Muratara Ngadu Ke DPRD
MURATARA,(Radarsilampari)- Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (21/12/2020).
Kedatangan mereka untuk mengadu kepada DPRD karena hak gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemkab Muratara.
Setelah ke DPRD, para anggota BPD dan perangkat desa ini mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muratara.
“Kami ingin menanyakan hak gaji kami mengapa belum dicairkan, triwulan terakhir ini belum dibayar,” kata Ketua BPD Desa Sukamenang, Nawawi.
Ia mendapat informasi keterlambatan pembayaran gaji BPD dan perangkat desa tersebut karena kas keuangan daerah Muratara kosong.
“Katanya kas daerah kosong, kenapa bisa kosong, itu yang jadi pertanyaan kami, makanya kami ke sini,” ujar Nawawi.
Dia mendapat informasi keterlambatan pembayaran gaji BPD dan perangkat desa tersebut karena kas keuangan daerah Muratara kosong.
“Katanya kas daerah kosong, kenapa bisa kosong, itu yang jadi pertanyaan kami, makanya kami ke sini,” ujar Nawawi.
Perangkat Desa Kertasari, Tasripudin mengatakan sudah tiga bulan belum mendapatkan pembayaran gaji.
Ia dan perangkat desa lainnya sudah bersabar menunggu kapan hak gaji mereka dicairkan oleh Pemkab Muratara.
“Kami ke sini tidak lain ingin menanyakan hak kami, kami minta dibayar gaji kami, anak istri kami mau makan,” kata dia.
Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriyansyah mengaku sudah mendapat informasi terkait isu kekosongan kas daerah Muratara.
“Tapi kami belum tahu masalah sebenarnya seperti apa, kenapa bisa kosong, karena teknisnya ada di BPKAD,” kata Efriyansyah.
DPRD Muratara, lanjut dia, akan memanggil pihak BPKAD untuk menanyakan terkait isu kekosongan kas daerah tersebut.
DPRD Muratara juga akan mendesak BPKAD untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini.
“Kami DPRD ini hanya bisa memfasilitasi, kami tidak bisa membuat keputusan, karena persoalannya ada di Pemkab dalam hal ini BPKAD.”
“Kami tetap berupaya untuk mendesak BPKAD, bagaimana caranya biar cepat, agar masalah ini tidak berlarut-larut,” ujar Efriyansyah.
Sementara pihak BPKAD Kabupaten Muratara belum ada yang bisa menjelaskan terkait isu kekosongan kas daerah tersebut.
“Pimpinan (Kepala BPKAD Muratara) lagi tidak ada di kantor,” kata salah seorang kepala bidang di BPKAD Muratara, Rizalludin.(Hamkam).
